FISKAL

Kebijakan Fiskal

PART XX

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola / mengarahkan perekonomian ke kondsi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah – ubah penerimaan dan pengularan pemerintah. Notasi untuk mengatur pengeluaran pemerintah adalah G.

§  Pajak

Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat memengaruhi pola laku produksi dan atau konsumsi.

Secara hukum, pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memksa dan legal (berdasarkan undang – undang), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hhukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Secara ekonomi, pajak adalah pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga da perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Pungutan ini bersifat retribusi.

Pada intinya adalah pajak yang nilainya positif  akan menyebabkan pendapatan riil makin rendah atau harga makin mahal. Tapi, jika nilainya negatif (subsidi) pajak akan meningkatkan pendapatan riil atau menyebabkan harga output atau input menjadi lebih murah.

1.    Klasifikasi Pajak

a)    Pajak Objektif

Pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para WP.  Contoh : PPN

b)   Pajak Subjektif

Pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan WP. Bila kemampuan WP makin besar, maka beban pajak makin besar juga.

c)    Pajak Langsung

Pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada WP lain. Contoh: PPh, PBB

d)   Pajak Tidak Langsung

Pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada WP lain. Contoh: PPn, PPnBM

2.    Tarif  Pajak

a)    Pajak Nominal

Pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu. Notasi untuk pajak nominal adalah  T.

b)   Pajak Persentase

Beban pajak ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dasri dasar pengenaan pajak. Notasi untuk pajak persentase adalah  t.

Pajak proporsional, tarif persentasenya tetap

Pajak progresif, tarif makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya makin tinggi.

Pajak regresif, tarif pajak makin rendah pada saat penghasilan meningkat.

Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan dan Konsumsi

Pengeluaran investasi (I) dan pengeluaran pemerintah (G) bersifat otonomus., maka pajak memengaruhi pengeluaran konsumsi melalui pengaruhnya terhadap fungsi konsumsi

Pengaruh Pajak Terhadap Keseimbangan Ekonomi

Dampak terhadap keseimbangan ekonomi adalah dengan melihat pengaruh pajak terhadap output keseimbangan.

Politik Anggaran

Dari perbandingan nilai penerimaan (T)  dan pengeluaran (G), politik anggaran bisa dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Hasil yang dicapai dari kebijakan fiskal merupakan interaksi dari dampak pajak  dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan.

a)    Anggaran Defisit

Anggaran yang direncanakan untuk defisit dikarenakan pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah.

b)   Anggaran Surplus

Pemerintah merencanakan pernerimaan lebih besar dari pengeluaran. Politik anggaran surplus diidentikkan dengan kebijakan fiskal kontraktif. Politik anggaran surplus dilaksanakan pada saat keadaan perekonomian sedang tahap ekspansi dan terus memanas.

c)    Anggaran Beimbang

Bila pengeluaran direncanakan akan sama denga penerimaan

Efektivitas Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dikatakan efektif  bila mampu mengubah tingkat bunga (r) dan atau output sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan, pertama terjadi pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa.

§  Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang – jasa

§  Dampak kebijakan fiskal ekspansif  terhadap inflasi

§  Slope kurva lS dan LM

Kesimpulan

Penambahan pengeluaran pemerintah menyebabkan naikya pengeluaran agregat. Naiknya pengeluaran  agregat  menyebabkan keinginan sektor swasta melakukan investasi semakin besar. Besarnya investasi swasta dinotasikan dengan Iᶱ.

Sumber

Rahardja Prathama, Mandala Manurung,Pengantar Ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi) edisi ketiga.Jakarta:Lembaga Penerbit FEUI,2008

MONETER

KEBIJAKAN MONETER

PART XIX

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan, mengatur perekonomian makro kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar.  Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh sekligus mengendalikan inflasi.

Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement,kapitalisasi untuk bank atau bertindak sebagai peminjam usaha terakhir. Kebijakan moneter betujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan), keseimbangan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan. Kebijakan moneter dilakukan tanpa batas pada instrumen, yaitu suku bunga, giro wajib minium, intervensi dipasar valuta asing.

Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Bank sentral berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam distribusi barang.

Pengaturan jumlah uang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Ada 2 golongan kebijakan moneter, yaitu :

·         Kebijakan Moneter Ekspansif   ( Monetary Expansive Policy )

Suatu kebijakan dalam rangka menambhah jumlah uang beredar. Hal ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat pereknomian mengalami resesi atau depresi.

·         Kebijakan Moneter Kontraktif   ( Monetary Contractive Policy)

Suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beeredar. Hal ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.

Instrumen Kebijakan Moneter

Ada 3 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar, yaitu :

1)        Operasi Pasar Terbuka  ( Open Market Operation )

Pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat – surat berhargamilik pemerintah ( government securities ). Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual surat - surat berharga, maka uang yang ada dalam masyarakat mengalir ke otoritas modern sehingga jumlah uang beredar berkurang. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah membeli kembali surat-surat berharga tersebut ( open market buying ). Guna lebih mengefektifkan operasi pasar terbuka ini, Bank Indonesia telah mengembangkan kedua instrumen tersebut dengan menambahkan fasilitas repurchase agreement (repo) ke masing-masing instrumen, sehingga saat ini dikenal SBI repo dan SBPU repo.

2)    Fasilitas Diskonto  (Discount Rate)

            Tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank – bank umum yang meminjam ke bank sentral.  Jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman. Dengan tingkat bunga pinjaman rendah , maka keinginan bank – bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi tinggi sehingga jumlah uang yang beredar bertambah. Jika ingin menahan laju pertambahan jumlah uang beredar pemerintah menaikkan bunga pinjaman. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka keinginan bank – bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi tinggi sehingga jumlah uang yang beredar rendah.

3)    Rasio Cadangan Wajib  ( Reserve Requirement Ratio )

            Jika cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya.  Jika rasio cadangan wajib diperkecil, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih besar dibanding sebelumnya. Hal ini akan menyebabkan pembesaran angka multiplikasi uang, yang berarti akan meningkatkan jumlah uang beredar.

4)    Imbauan Moral  ( Moral Persuasion )

            Kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar dengan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

Kebijakan Moneter dan Keseimbangan Ekonomi

Kebijakan moneter dikatakan efektif jika mampu mengendalikan tingkat output dan atau harga.

o   Pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang – modal

o   Pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan ekonomi

Kesimpulan

Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Bank sentral berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam distribusi barang.

Sumber

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi ( Mikroekonomi & Makroekonomi )Edisi ketiga.Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI,2002

Id.wikipedia.org/wiki/kebijakan_moneter

Kinantrian.wordpress.com/kebijakan-moneter

PENGANGGURAN II

PENGANGGURAN

PART XVIII

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP (Gross National Product) dan pendapatan per kapita suatu negara.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Akibat Pengangguran

·      Bagi perekonomian negara

1. Penurunan pendapatan perkapita.

2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.

3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

·      Bagi masyarakat

1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.

2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila tidak bekerja.

3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Biaya Sosial Dari Pengangguran

I.  Terganggunya Stabilitas Perekonomian

     Melemahnya Permintaan Agregat

Jika tingkat pengangguran tinggi dan bersifat struktural, maka daya beli akan menurun, sehingga dapat menimbulkan penurunan permintaan agregat.

Melemahnya Penawaran Agregat

Tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan penawaran agregat, ini dilihat dari peranan tenaga kerja sebagai faktor produksi utama. Makin sedikit tenaga kerja yang digunakan, makin kecil penawran agregat. Makin lama seseorang menganggur, keterampilan, produktivitas maupun etika kerjanya mengalami penurunan.

II. Terganggunya Stabilitas Sosial Politik

Pengangguran bukan hanya masalh ekonomi, melainkan juga masalah sosial politik. Pengangguran yang tinggi akan meningkatkan kriminalitas, baik berupa kejahatan pencurian, permpokan, penggunan obat-obat terlarang ataupun kegiatan ekonomi ilegal lainnya. Biaya ekonomi yang dikeluarkan pun sangatlah besar dan sulit untuk diukur tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Inflasi dan Pengangguran: Kurva Philips

Hasil penelitian Profesor Philips tentang perekonomian Inggris periode 1861 – 1957 menunjukkan adanya hubungan negatif dan non linier antara kenaikan tingkat upah / inflasi tingkat upah ( wage inflation ) dengan pengangguran ( unemployement ).

a)    Adopsi Kaum Keynesian: Kurva Philips Jangka Pendek

Menjelaskan adanya trade off ( imbang korban atau harga yang harus dibayar ) antara tingkat inflasi dan pengangguran. Jika ingin mengurangi tingkat pengangguran, harga yang harus dibayar adalah meningginya inflasi.

b)   Adopsi Kaum Klasik: Kurva Philips Jangka Panjang

Dalam jangka panjang perekonomian berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh ( full – employement ). Jadi, dalam jangka panjang tidak ada trade off antara inflasi dan pengangguran.

Kesimpulan

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Sumber

Rahardja Prathama, Mandala Manurung,Pengantar Ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi) edisi ketiga.Jakarta:Lembaga Penerbit FEUI,2008