SISTEM PEREKONOMIAN

PART II

Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya penduduk serta makin meningkatnya kebutuhan manusia termasuk juga perkembangan  sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia, maka di Indonesia pernah mengalami beberapa sistem yang diterapkan sebelum masa pemerintahan orde baru. Sistem perekonomian tersebut misalnya sistem demokrasi ekonomi bahkan pernah juga diterapkan sistem etatisme. Secara periodesasi sistem perkembangan yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)

1959-1966 : Sistem ekonomu etatisme (masa demokrasi terpimpin)

1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)

1998-sekarang : sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Sejak negara Republik Indonesia berdiri, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang telah merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya beliau mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian Indonesia sesuia dengan cita-cita tolong menolong.

Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumtro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam sistem perekonomian campuran tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri yang positif diantaranya adalah :

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asa kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnanya tidak bolehv bertentangan denagn kepentingan masyarakat.
• Potensi, inisiatif dan daya & kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

Dengan demikian perkonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya :

• Free fight liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
• Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja.
• Monopoli, yaitu suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberkan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keingian sang monopoli. Disini konsumen sperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.

Kesimpulan : Buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama (terutama) di sebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi fisik maupun non fisik selama penduduk Jepang , Perang Dunia II , dan perang revolusi , serta gejolak politik di dalam negeri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah) di tambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat buruk selama rezim tersebut. Dapat dimengerti bahwa dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini , sangat sulit bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian dengan baik.