ChairunnisaNursani's Blog: 2013

Tuesday, October 29, 2013

REVIEW 2

KINERJA PELAYANAN KOPERASI

Dartu

Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi FKIP

Universitas Muhammadiyah Purworejo

( Nomor 69 Tahun XX Maret 2007 )

II. Perkembangan Koperasi

Pada tabel 1.1 menunjukkan tingkat perkembangan jumlah koperasi secara signifikan dari tahun 1997 sebanyak 52.558 unit koperasi menjadi 122.980 unit koperasi pada tahun 2003, tahun 1997 ada penyerapan tenaga kerja (manajer dan karyawan) sebanyak 19.710 manajer dan tahun 2003 sebanyak 24.818 manajer, tahun 1997 sebanyak 159.459 karyawan menjadi 195.923 karyawan pada tahun 2003. Hal ini menandakan bahawa koperasi sedikit banyak memeberikan kontribusi dalam mengurangi pengangguran.

Tabel 1.1

Perkembangan Koperasi Periode Akhir 1997 – 2003

No	Indikator Perkembangan	Tahun		Tumbuh (%)
No	Indikator Perkembangan	1997	2003	Tumbuh (%)
1	Jumlah koperasi aktif	39.200	93.617	140
2	Jumlah koperasi tidak aktif	13.558	29.363	121
3	Total koperasi (unit)	52.558	122.980	134
4	Jumlah anggota	19.279.301	27.052.822	40
5	RAT	32.439	45.651	34
6	Jumlah manajer	19.701	24.818	26
7	Jumlah karyawan	159.459	195.923	23
8	Modal sendiri	4.644.526	9.246.978	99
9	Modal luar	44.610.046	9.246.978	223
10	Volume usaha	14.643.545	31.566.191	115
11	SHU	622.557	1.800.923	189

Ket : RAT dan SHU dari koperasi yang aktif, data tahun 2006 angka sementara

Sumber : Bagian dok. Biro Perencanaan dan Data KUKM

Perkembangan kuantitas koperasi ini tidak diimbangi dengan perkembangan kualitasnya. Aktivitas koperasi makin menurun karena makin banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif yaitu tahun 1997 sebanyak 11.358 unit naik menjadi tahun 2003 sebanyak 29.363 unit. Dalam hal ini juga berkaitan dengan banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT meningkat tahun 1997 sebanyak 32.439 menjadi 45.651 pada tahun 2003. Ini yang menyebabkan kemunduran kualitas koperasi masyarakat. Bayu Krisnamurthi (2002 : 1) menyebutkan ada 3 bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat, yaitu :

1. Koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha itu dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkat ini koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain yang tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan. Peran koperasi terjadi jika pelanggan tidak memiliki aksebilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dinilai pada peran beberapa koperasi kredit dalam penyediaan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibanding dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Pada sudut lain ada beberapa daerah yang dimana spek geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga selain koperasi yang berada di wilayahnya.

2. Koperasi menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat merasakan manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota ataupun bukan anggota dengan koperasi adalah pada pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang baik. Koperasi yang berada pada kondisi ini berada pada “tingkat” yang lebih tinggi dilihat dari peranannya bagi masyarakat.

3. Koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki dinilai menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengendalikan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama – sama koperasi mengahadapi kesulitan tersebut.

Ketiga bentuk eksistensi koperasi pada prinsipnya adalah kepuasan yang dirasakan oleh anggota - anggota (kepuasan anggota) koperasi sebagai pelanggan. Kepuasan anggota terwujud tergantung pada kinerja sumber daya manusia pengelola koperasi (kinerja koperasi). Wujud dari kinerja koperasi adalah kualitas pelayanan (SERVQUAL = Service Quality) yang terdiri dari lima dimensi yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles.

Subyakto (1996 : 45) memiliki pandangan bahwa kendala yang sangat mendasar dalam permberdayaan koperasi dan usaha kecil adalah masalah sumber daya manusia. Posisi dan peran sumber daya manusia pada koperasi sangat penting, karena :

· Koperasi adalah organisasi ekonomi yang secara normatif memposisikan manusia sebagai faktor dibanding dengan faktor – faktor lain. Undang – undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang (sumber daya manusia) atau badan hukum koperasi dengan melandasakan kegitannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

· Fakta bahwa koperasi dihadapkan pada masalah rendanya mutu manajemen sebagai akibat dari rendahnya mutu SDM. Pengurus dan karyawan baik secara bersama – sama ataupun saling menggantikan menjadi pelaku organisasi yang aktif, dan karyawan menjadi front line staff dalam melayani anggota koperasi. Kinerja karyawan berdampak pada kepuasan pihak – ihak yang berkaitan dengan pengembangan koperasi, seperti anggota sebagai pemilik dan pemanfaat, pemerintah sebagai pembina, serta mitra bisnis yang berperan sebagai pemasok, distributor, produsen,penyandang dana, dll.

Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma baru dalam usaha yaitu dengan mengutamakan kepuasan anggota sebagai pelanggan melalui strategi pelibatan dan pemberdayaan anggota, pengurus dan karyawan. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan meliputi motivasi, kemampuan, dan lingkungan kerja karyawan. Kinerja koperasi dipengaruhi juga oleh faktor – faktor kepuasan kerja.

Agar koperasi mampu bersaing dengan pasar global dan memiliki daya saing yang tinggi, pengembangan koperasi diarahkan pada usaha untuk mengembangkan dirinya, tidak berdasarkan bantuan pemerintah. Koperasi hanya perlu dibiarkan tumbuh dan berkembang secara mandiri. Pemberdayaan koperasi diawali dengan penguatan jaringan koperasi, meningkatkan SDM, mendorong sikap kewirausahaan, dan mengembangkan kulaitas kelembagaan. Untuk mencapai peningkatan kualitas SDM tergantung pada kinerja pengurus, manajer, karyawan, dan anggota. Fokus pada kinerja koperasi yang akan dicapai danberadaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi perlu diperhatikan. Faktor kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja koperasi.

DAFTAR PUSTAKA :

As’ad M. 2001. Psykologi Industri. Yogyakarta : Liberty

Bayu Krisnamurthi. 2002. Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat. Jurnal Ekonomi Rakyat. Jakarta

Byars & Rue. 1991. Human Resources Managemen. Boston : Irwin.

Bernandian & Russel. 1993. Human Resources Management. Singapore : McGraw-Hill Inc.

IKOPIN. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/KEP/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

Hanel. 1985. Toward Adjusted Patterns of Cooperatives in Developing Countries. Bonn.

Milkovich & Boudreau. 1997. Human Resources Managemen. Chicago : Irwin

Miner. 1998. Organizational Behavior : Perfomance and Productivity. New York : Random House Inc.

Nawawi Hadori. 1998. Manajer SDM untuk Bisnis Yang Kompetatif. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Ria Herdhiana. 2007. Upaya Untuk Mencapai Keberhasilan Berwirausaha di Kopeasi. Jurnal Pendidikan dan Budaya

S. Pantja Djati, 2005 : 48-59; Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kepuasan; Jurnal Manajemen & Kewirausahaan; Vol. 7, No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra

Tulus Tambunan. 2008. Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan : Masih Relevankah Koperasi di Dalam Era Modernisasi Ekonomi. Penelitian Dosen Fakultas Ekonomi Trisakti.

Timpe. 1992. The art and Science of Business Managemen Perfomance. New York : Kend Publishing Inc.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Chairunnisa Nursani

21212575 / 2 EB 09

REVIEW I

KINERJA PELAYANAN KOPERASI

Dartu

Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi FKIP

Universitas Muhammadiyah Purworejo

( Nomor 69 Tahun XX Maret 2007 )

I. Pendahuluan

Dalam sejarahnya, koperasi sebenernya bukanlah organisasi usaha yang berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di inggris sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu misi koperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Ide koperasi ini kemudian menjalar ke Amerika Serikat (AS) dan negara-negaranya di dunia. Di Indonesia, baru koperasi diperkenalkan pada awal abad 20 (Tulus Tambunan, 2007 : I).

Perkembangan koperasi di Indonesia saat ini merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat. Posisi seperti itu menempatkan peran koperasi sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Peran koperasi itu perlu dipertahankan karena koperasi mempunyai kedudukan yang kuat dan sangat penting di dalam sistem perekonomian nasional Indonesia. Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pasal tersebut secara implisit menunjukan bahwa kedudukan koperasi sangat penting, karena koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 19945 tersebut yaitu badan usaha yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian koperasi diyakini dapat diandalkan untuk menopang perekonomian Indonesia, khususnya ekonomi kerakyatan.

Ria Herdhiana (2007 : 26) menyebutkan bahwa sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, koperasi memiliki misi sebagai stabilisator ekonomi disamping sebagai agen pembangunan. Krisis ekonomi (1997) yang melanda perekonomian nasional telah menyadarkan banyak pihak bahwa pengelolaan ekonomi yang mengandalkan perusahaan besar telah membuat rapuh basis ekonomi nasional. Ketika krisis moneter terjadi, banyak perusahaan besar yang mengalami stagnasi dan terpuruk usahanya. Namun di tengah kondisi perekonomian nasional yang lemah tersebut ternyata koperasi masih dapat bertahan dan menjadi tumpuan untuk berperan dalam menjalankan roda perekonomian nasional, bersama dengan usaha kecil dan menengah. Namun demikian, walaupun koperasi mempunyai daya juang yang luar biasa, untuk bertahan hidup dan berkembang perlu diberikan lingkungan berusaha dan dukungan-dukungan lain untuk meningkatkan daya saing dan daya tumbuhnya. Oleh karena itu peran koperasi di dalam perekonomian nasional harus terus ditingkatkan sehingga koperasi benar-benar mampu menjalankan peranannya dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

Pada era reformasi pemerintah berusaha mengembangkan koperasi dan baru berhasil dari segi kuantitasnya. Pertumbuhan selama 7 tahun (1997 - 2003) berjalan cukup signifikan karena : (1) perubahan dari pendekatan “top down” kepada pendekatan “buttom up”, dan (2) masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan koperasi tanpa dibatasi wilayah kerja dan jenis maupun bentuk koperasi serta koperasi dapat melakukan aktivitas usaha yang seluas-luasnya (terjadi karena penggantian Inpres Tahun 1984 dengan Inpres No. 18 Tahun 1998). Tahun 1997 merupakan awal pembangunan koperasi yang beragam (Depdagri dan LAN, 2007 : 13). Dampak dari kedua aspek tersebut telah menumbuhkan jumlah koperasi yang signifikan.